Kaur -detikkini.id
Pemerintah Kabupaten Kaur resmi memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait pendampingan hukum. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh roda pembangunan di “Bumi Se’ase Seijean” berjalan di atas koridor hukum yang tepat.
Prosesi penandatanganan tersebut berlangsung khidmat di Ruang Kerja Bupati Kaur pada Selasa (10/3/2026). Acara dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kaur, Dr. Jainah, SH., MH, beserta jajaran Kasi Kejari, serta para Camat dan kepala OPD di lingkungan Pemkab Kaur.
Kajari Kaur, Dr. Jainah, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen korps Adhyaksa dalam mengawal akuntabilitas pemerintah daerah. Ruang lingkup kerja sama ini mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Kami berharap melalui kerja sama ini dapat membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kaur, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” ujar Dr. Jainah dalam sambutannya.
Di sisi lain, Bupati Kaur menyambut baik kemitraan ini sebagai langkah preventif terhadap potensi permasalahan hukum di masa depan. Ia menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala badan, hingga camat untuk proaktif bersinergi dan tidak ragu melakukan konsultasi hukum ke pihak Kejaksaan.
“Dengan adanya pendampingan hukum dari Kejari Kaur, kami berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja dengan lebih tenang, profesional, dan tetap berada pada koridor hukum yang berlaku,” tegas Bupati.
Sinergi strategis ini diharapkan mampu menciptakan iklim pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sehingga serapan anggaran pembangunan dapat berjalan maksimal demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur. (ADV/AR)
