Lampung – detikkini.id
Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang merupakan bagian dari inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto mulai dijalankan di berbagai daerah, termasuk Provinsi Lampung. Program ini ditujukan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, muncul sejumlah sorotan terkait dugaan ketidaksesuaian anggaran pembangunan.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pembangunan gedung Kopdes Merah Putih dianggarkan sekitar Rp1,5 miliar per unit, di luar biaya sarana dan prasarana pendukung. Meski demikian, terdapat dugaan bahwa realisasi anggaran di lapangan lebih rendah dari nilai tersebut atau tidak mencapai nilai pagu.
Menanggapi hal itu, Ketua DPW Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung, Andri Trisko, meminta agar pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Ini menyangkut anggaran publik dan program jangka panjang. Transparansi menjadi hal utama agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap program tersebut guna memastikan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan.
Menurutnya, apabila terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi di lapangan, maka hal itu perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait.
Selain itu, PGK Lampung mendorong seluruh pihak untuk menjaga pelaksanaan program tetap berada dalam koridor aturan dan kewenangan yang berlaku.
Sebagai langkah lanjutan, PGK menginstruksikan kadernya untuk melakukan pemantauan di lapangan serta membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan program berjalan sesuai tujuan.
PGK menilai, dengan pengawasan dan keterbukaan informasi, program Kopdes Merah Putih diharapkan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa serta memperkuat ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.
Pewarta:Yogi Wahyudi
Editor:Tim Detikkini
