Bandarlampung – detikkini.id
Upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibahas dalam Rapat Koordinasi Forum Kepala Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Gedung Pusiban, Senin (9/3/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan pentingnya transformasi keuangan daerah menuju kemandirian fiskal melalui digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas belanja daerah, serta penguatan ekosistem investasi.
“Transformasi pengelolaan keuangan daerah harus kita lakukan secara serius. Kita harus bergerak menuju kemandirian fiskal melalui digitalisasi PAD, belanja yang lebih berkualitas, dan penguatan ekosistem investasi di daerah,” ujar Mirza.
Ia menekankan bahwa upaya peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan menambah beban masyarakat, melainkan melalui pemanfaatan teknologi dan sistem yang lebih transparan serta efisien.
“Peningkatan PAD harus dilakukan melalui digitalisasi dan perbaikan sistem, bukan dengan menambah beban masyarakat. Dengan sistem yang lebih baik, potensi pendapatan daerah dapat digali secara optimal,” tegasnya.
Selain itu, Mirza juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mengubah paradigma pengelolaan anggaran dari sekadar memperbesar belanja menjadi meningkatkan kualitas belanja.
“Kita harus mengubah pola pikir dari spending more menjadi spending better. Setiap rupiah dalam APBD harus memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Hal tersebut juga perlu didukung dengan integrasi berbagai program strategis pemerintah hingga tingkat desa.
“Melalui sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta integrasi program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat hingga tingkat desa, kita harapkan perputaran ekonomi daerah semakin kuat dan manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Mirza
Rakor Forum Kepala Daerah ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Yp)
