Lampung — detikkini.id
Ketua DPC Jaringan Masyarakat Independen (JMI) Lampung Tengah, Abdullah, mendampingi sejumlah masyarakat pemerhati pertanian menyambangi Kantor DPRD Provinsi Lampung guna menyampaikan laporan pengaduan terkait proyek irigasi tersier program Inpres Tahun 2025 di wilayah Lampung Tengah.
Langkah ini dilakukan menyusul berbagai pemberitaan di media cetak maupun online yang menyoroti keluhan masyarakat dan petani sebagai pengguna irigasi tersier tersebut.
Kedatangan rombongan pada Kamis, 2 April 2026, bertujuan untuk meminta perhatian dan tindak lanjut dari DPRD Provinsi Lampung atas dugaan permasalahan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Hari ini saya mendampingi masyarakat pemerhati pertanian Lampung Tengah untuk menyampaikan laporan pengaduan terkait proyek irigasi Inpres Tahun 2025 yang dikeluhkan masyarakat pengguna. Baik dari sisi proses pengerjaan maupun hasilnya dinilai tidak memuaskan,” ujar Abdullah.
Berdasarkan laporan yang dihimpun, sejumlah masyarakat di berbagai desa mengeluhkan kualitas pekerjaan proyek irigasi tersier tersebut. Salah satu yang disoroti adalah kondisi lempengan beton yang diduga memiliki campuran semen yang tidak sesuai standar.
Warga menyebut, beberapa bagian beton mudah patah bahkan saat diangkat dalam posisi mendatar. Selain itu, pemasangan konstruksi dinilai tidak rapi dan tidak presisi, sehingga dikhawatirkan berdampak pada daya tahan irigasi dalam jangka panjang.
Masyarakat berharap DPRD Provinsi Lampung dapat segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung, serta memanggil pihak terkait, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), guna meminta klarifikasi dan memberikan teguran sesuai kewenangan yang dimiliki.
Pewarta:Hendra
Editor :Tim Detikkini
