Lampung Timur – detikkini.id
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menanggapi viralnya video pelajar dan warga yang menyeberangi sungai menggunakan perahu kecil di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur. Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan, terutama bagi anak-anak sekolah yang setiap hari harus melintasi sungai untuk berangkat dan pulang sekolah.
Ela sendiri sudah berulang kali melakukan tinjauan ke lokasi ini. Ia memastikan sudah melakukan upaya agar jembatan segera dibangun.
“Jembatan di lokasi itu panjangnya kurang lebih 100 meter. Kalau dikerjakan sendiri oleh pemerintah kabupaten, kami belum mampu karena keterbatasan anggaran, saya juga sudah beberapa kali meninjau ke lokasi,” ujar Bupati Ela Siti Nuryamah saat diwawancarai, Sabtu (1/2/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mengajukan pembangunan jembatan permanen kepada pemerintah pusat sejak beberapa tahun lalu, melalui Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk melalui skema bantuan presiden. Namun hingga saat ini, pembangunan tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
Di tengah meningkatnya perhatian publik akibat video yang viral, Bupati menyampaikan bahwa respons lintas instansi mulai bergerak cepat. Kodim, Kodam, serta Kementerian Pekerjaan Umum telah turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi penyeberangan sungai tersebut.
“Sebagai bentuk afirmasi dan solusi sementara, sambil menunggu jembatan permanen, kami mengusulkan pembangunan jembatan gantung yang diberi nama Jembatan Merah Putih,” kata Ela.
Menurut rencana, Jembatan Merah Putih akan dibangun oleh pemerintah pusat pada triwulan pertama atau kedua tahun 2026. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) juga telah melakukan koordinasi dan dijadwalkan turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran teknis sebagai tahap awal pelaksanaan.
“BPJN sudah berkoordinasi dan besok akan turun untuk mengukur lokasi. Ini agar masyarakat tidak lagi bergantung pada perahu kecil yang sangat berisiko,” ujarnya.
Sementara itu, untuk pembangunan jembatan permanen, dibutuhkan anggaran sekitar Rp80 miliar. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur baru mampu mengalokasikan sekitar Rp18,99 miliar atau hampir Rp19 miliar, sehingga masih memerlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Bupati Ela menegaskan bahwa penanganan di wilayah tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial. Selain pembangunan jembatan, perbaikan tanggul sungai juga menjadi bagian penting dalam solusi jangka panjang.
“Masalahnya bukan hanya jembatan. Tanggul sungainya juga harus dibenahi karena selama ini pendek dan kurang kuat. Itu yang menyebabkan banjir di Kecamatan Purbolinggo dan Way Bungur saat hujan deras,” jelasnya.
Ia menambahkan, derasnya arus sungai kerap menyebabkan tanggul longsor sehingga banjir berulang. Oleh karena itu, pembangunan jembatan permanen nantinya harus didahului dengan penyusunan feasibility study (FS) dan detailed engineering design (DED) agar konstruksi benar-benar aman dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berharap pembangunan Jembatan Merah Putih dapat menjadi solusi sementara yang aman bagi warga dan pelajar, sekaligus menjadi langkah awal menuju penanganan infrastruktur dan pengendalian banjir secara komprehensif di wilayah tersebut.
Disinformasi Video Viral Sementara itu selain menyoroti kondisi penyeberangan sungai yang berisiko, Pemerintah Provinsi Lampung juga menegaskan adanya narasi menyesatkan yang ikut beredar dalam video viral tersebut di media sosial.
Dalam unggahan yang beredar, terdapat narasi seolah Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menelepon warga yang memprotes kondisi jalan dan pembangunan jembatan, serta menyuruh menghentikan perekaman video. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan narasi tersebut tidak benar dan merupakan fitnah.
“Itu tidak benar, ibu wagub tidak pernah menelepon perekam video untuk menghentikan perekaman,” kata kadis kominfotik provinsi Lampung Ganjar Djationo.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela tidak pernah menelepon warga, terusnya tidak pernah menyuruh menghentikan perekaman video, serta tidak pernah melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun terhadap masyarakat.
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat, khususnya terkait infrastruktur jalan dan jembatan.
Klarifikasi ini disampaikan agar publik tidak terprovokasi oleh potongan video tanpa konteks yang berpotensi menyesatkan.
Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi yang beredar di media sosial dan tidak mudah mempercayai narasi yang tidak disertai fakta utuh. (Red)
