Sumsel – detikkini.id
Upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memutus mata rantai tengkulak terus dilakukan berbagai pihak. Kali ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggandeng empat bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para petani jagung di berbagai daerah.
Kebijakan strategis ini dirancang untuk memutus mata rantai tengkulak yang selama ini sering merugikan petani melalui sistem ijon atau harga beli yang rendah. Dengan dukungan permodalan dari Himbara dan jaminan pasar dari Perum Bulog sebagai offtaker, Polri memastikan petani memiliki kedaulatan finansial sejak masa tanam hingga masa panen.
Perlindungan Ekonomi dan Kepastian Pasar Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa peran Polri tidak hanya terbatas pada pendampingan tanam, namun meluas ke aspek perlindungan kesejahteraan. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri memberikan rekomendasi bagi petani atau Kelompok Tani (Poktan) yang layak mendapatkan fasilitas KUR, sementara Bhabinkamtibmas bertindak sebagai pengawas dan pembina di lapangan.
“Kami ingin memastikan petani jagung tidak lagi terjerat oleh praktik tengkulak. Dengan KUR dari Himbara, petani mendapatkan modal kerja yang sehat, dan dengan kehadiran Bulog sebagai pembeli hasil panen, ada kepastian harga yang menguntungkan bagi mereka,” tegas Kapolri saat meninjau lokasi penanaman jagung serentak di Indralaya Indah.
Mekanisme Pengawasan dan Sinergi Institusi Kerja sama yang berlaku selama tiga tahun ini menempatkan Satuan Binmas melalui Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak dalam pelaporan perkembangan usaha tani di lapangan. Polri berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan petani dengan institusi perbankan, guna memastikan program ketahanan pangan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045 berjalan pada koridor yang tepat.
Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., yang mendampingi langsung Kapolri, menyatakan kesiapan jajarannya di tingkat Polres hingga Polsek untuk mengawal distribusi bantuan permodalan ini agar tepat sasaran dan berdaya guna bagi peningkatan produksi jagung di Sumatera Selatan.
Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, kehadiran Polri dalam sektor pembiayaan pertanian adalah bentuk nyata pelayanan publik yang humanis dan solutif.
“Negara harus hadir di tengah kesulitan petani. Kerja sama dengan Himbara dan Bulog ini adalah bukti nyata bahwa kita bergerak bersama untuk memperkuat kemandirian pangan. Jika petani sejahtera, maka stabilitas ekonomi dan keamanan akan terjaga dengan sendirinya,” ujar Kapolri.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menambahkan bahwa kolaborasi ini merupakan instruksi langsung Kapolri yang harus diimplementasikan secara presisi oleh seluruh jajaran Polda Sumsel.
“Sesuai arahan Bapak Kapolri, kami akan memastikan seluruh Poktan binaan di wilayah hukum Polda Sumsel mendapatkan akses informasi dan pendampingan maksimal dalam program KUR ini. Tujuannya satu: mewujudkan petani yang mandiri dan bebas dari cengkeraman tengkulak,” tutup Kombes Pol. Nandang. (HR)
