Kota Metro – detikkini.id
Kota Metro tidak masuk dalam daftar penerima penghargaan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar di Palembang, Sabtu (25/4/2026). Kondisi ini menjadi sorotan sekaligus evaluasi terhadap daya saing kinerja pemerintah daerah.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Dharma Wacana Metro, Dr. (Cand) Ari Gusnita, menilai hasil tersebut harus disikapi secara proporsional—bukan sebagai kegagalan total, namun sebagai sinyal perlunya penguatan tata kelola dan dampak kebijakan.
“Ini bukan berarti Metro tidak bekerja. Tetapi dalam kompetisi antardaerah, kinerja harus terukur, bisa dibandingkan, dan menunjukkan keunggulan. Di situ Metro tampaknya belum cukup menonjol,” ujar Ari, Senin (27/4/2026).
Ajang yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bersama detikcom itu menilai kinerja daerah berdasarkan empat indikator utama, yakni pengendalian inflasi, creative financing, penurunan kemiskinan dan stunting, serta penurunan pengangguran.
Sejumlah daerah tercatat unggul di berbagai kategori. Kota Bandar Lampung, Medan, dan Palembang menonjol dalam pembiayaan kreatif tingkat kota. Sementara Kabupaten Bintan, Lampung Selatan, dan Batu Bara unggul di tingkat kabupaten. Untuk kategori lain, Provinsi Bengkulu dinilai berhasil mengendalikan inflasi, sedangkan Solok Selatan, Kepulauan Mentawai, dan Dairi mencatat capaian positif dalam menekan pengangguran.
Ari menekankan bahwa dalam sistem performance-based governance, ukuran keberhasilan tidak lagi pada banyaknya program, melainkan pada dampak nyata yang dihasilkan.
“Yang dinilai itu hasil, bukan aktivitas. Jadi bukan seberapa banyak program dijalankan, tetapi seberapa besar dampaknya bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai, meski sejumlah indikator di Metro relatif stabil—seperti inflasi—hal itu belum cukup untuk bersaing dalam penilaian berbasis kinerja. Pada aspek pembiayaan kreatif, Metro dinilai masih perlu inovasi, terutama dalam mengurangi ketergantungan terhadap APBD.
“Daerah dituntut mencari terobosan melalui kolaborasi, investasi, dan optimalisasi aset. Ini menjadi kebutuhan dalam tata kelola modern,” jelasnya.
Dalam penanganan kemiskinan dan stunting, Ari juga menyoroti pentingnya integrasi lintas sektor agar program lebih efektif dan berdampak nyata.
“Masalah sosial tidak bisa diselesaikan satu dinas saja. Harus ada sinergi antara sektor kesehatan, sosial, pendidikan, hingga ekonomi,” ujarnya.
Hal serupa berlaku pada penanganan pengangguran. Menurutnya, berbagai program pelatihan kerja perlu dihubungkan lebih kuat dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
“Pelatihan sudah banyak, tetapi harus dipastikan tersambung dengan dunia kerja,” tambahnya.
Selain itu, Ari menekankan pentingnya penguatan sistem data dan pengukuran kinerja yang akurat dan berkelanjutan sebagai dasar evaluasi kebijakan.
Meski belum meraih penghargaan, ia menilai Metro memiliki potensi besar sebagai kota pendidikan dan jasa untuk berkembang lebih cepat.
“Potensinya ada. Tinggal bagaimana dirancang menjadi kebijakan yang terarah, terukur, dan berdampak,” katanya.
Ia juga mendorong penguatan sinergi antarorganisasi perangkat daerah serta kolaborasi dengan kampus, dunia usaha, dan masyarakat. Peran DPRD juga dinilai penting dalam memastikan pengawasan yang konstruktif dan berbasis capaian kinerja.
“Penghargaan bukan tujuan akhir, tetapi alat ukur. Yang utama adalah masyarakat merasakan hasil pembangunan,” tandasnya.
Pewarta:Yoga
Editor :Tim Detikkini
