Jakarta (Detikkini) – Pemerintah memastikan insentif pembelian motor listrik akan tetap berjalan, namun pelaksanaannya digabungkan dalam paket stimulus ekonomi kuartal III 2025. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan publik: relevankah insentif motor listrik bagi masyarakat Indonesia saat ini, atau justru perlu dialihkan ke sektor lain yang lebih mendesak?
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyebut pemerintah telah menerima surat resmi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait insentif tersebut.
“Karena jadwal penerapannya mundur, kita barengin sekaligus dalam satu paket stimulus ekonomi,” ujar Susiwijono di Jakarta, Selasa (9/9).
Ia menegaskan, program insentif tidak dibatalkan, tetapi masih dalam tahap pembahasan mengenai besaran maupun mekanisme teknis. “Pak Menko sedang mereview program-program stimulus kuartal III sekaligus menyiapkan untuk 2026. Jadi sekalian kita review semuanya,” tambahnya.
Pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi kuartal III senilai Rp10,8 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan nasional, setelah sebelumnya menggelontorkan paket pada Juni–Juli 2025.
Di tengah alokasi besar ini, publik kini menunggu arah kebijakan: apakah insentif motor listrik benar-benar relevan untuk masyarakat Indonesia saat ini, atau sebaiknya dana tersebut dialihkan guna menjawab tantangan yang lebih mendesak, seperti pemulihan daya beli dan penanggulangan kemiskinan.
Kebijakan ini memunculkan pro-kontra di tengah masyarakat.
Dari Pemerintah menilai insentif motor listrik dapat mempercepat transisi energi sekaligus mendorong elektrifikasi transportasi nasional. Kebijakan ini juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor BBM yang selama ini membebani neraca perdagangan.
Selain itu, insentif dianggap membuka peluang lahirnya industri baru, mulai dari baterai hingga pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik.
Namun, sebagian kalangan menilai insentif motor listrik tidak menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
Daya beli masyarakat masih lemah sehingga program ini sulit dimanfaatkan secara luas. Di sisi lain, pengalaman sebelumnya menunjukkan program belum optimal berjalan. Kritik juga mengarah pada urgensi pemerintah dinilai sebaiknya mengalihkan dana ke sektor yang lebih mendesak, seperti pengendalian inflasi pangan dan percepatan pengentasan kemiskinan.
Di tengah wacana insentif motor listrik, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar yang menuntut perhatian serius pemerintah. Tiga urgensi utama stimulus ekonomi yang dinilai lebih relevan adalah:
Inflasi Pangan yang Menekan Rumah Tangga Kecil
Harga beras, cabai, dan bahan pokok lain kerap melonjak dan membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Stimulus ekonomi dinilai lebih mendesak diarahkan untuk memperkuat cadangan pangan dan subsidi distribusi agar harga tetap stabil.
Pemulihan Daya Beli Pasca Pandemi dan Tekanan Global
Meski pertumbuhan ekonomi positif, daya beli masyarakat masih rapuh akibat stagnasi pendapatan dan naiknya biaya hidup. Stimulus dalam bentuk bantuan langsung tunai atau subsidi energi dinilai lebih cepat dirasakan manfaatnya ketimbang insentif motor listrik.
Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Pemerintah menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2025. Namun, data BPS menunjukkan masih ada jutaan warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Stimulus yang langsung menyasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial lebih relevan untuk menjawab tantangan ini.
Menurut pendapat Ekonom, Insentif kendaraan listrik bagus untuk jangka panjang, tapi untuk saat ini tidak menjawab masalah utama seperti harga beras, biaya transportasi, dan daya beli yang tertekan. Kalau stimulus diarahkan ke sektor konsumsi masyarakat bawah, efeknya akan lebih cepat terhadap ekonomi yang membuat kebijakan itu belum menjawab tantangan mendesak yang dihadapi masyarakat.
Sementara itu, pengamat energi menyebut insentif tetap penting sebagai strategi transisi energi. Kalau kita tunda terus, Indonesia bisa tertinggal dari negara lain. Motor listrik bukan hanya soal kendaraan, tapi juga membangun industri baterai dan mengurangi impor BBM. (YP)
