Tulang Bawang Barat (Detikkini) – Dalam aksi yang dipusatkan di depan kantor pemerintah daerah dan DPRD Tubaba, para wartawan membawa poster dengan tulisan keras, di antaranya “Kami Minta APH Periksa Anggaran TH 2023–2025” dan “Kami Minta Pejabat Kominfo Diganti
Puluhan wartawan diketahui, tergabung dalam aliansi Media Tubaba Bersatu menggelar aksi damai pada Senin (8/9/2025). Mereka menuntut transparansi anggaran publikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tulang Bawang Barat serta evaluasi kinerja pejabat terkait.
Lima Tuntutan Utama
Aliansi wartawan menyampaikan lima poin penting, yaitu:
- Evaluasi serius terhadap kinerja Dinas Kominfo Tubaba.
- Penggantian pejabat yang dinilai gagal menjalankan amanah.
- Audit anggaran Kominfo Tubaba oleh aparat penegak hukum (APH).
- Transparansi penggunaan APBD 2023–2025.
- Pemerataan anggaran publikasi untuk semua media tanpa diskriminasi.
Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, yang menemui massa aksi, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Anggaran yang terserap harus dijelaskan secara transparan. Jika ada pejabat yang tidak bisa menjalankan amanah, maka akan kami evaluasi bahkan ganti,” ujarnya di hadapan peserta aksi.
Kadis Kominfo Tubaba, Eri Budi Santoso, menyebutkan terdapat 311 media yang tercatat di dinasnya. Namun klaim ini dipertanyakan wartawan.
“Setahu kami hanya sekitar 220 media yang terdata resmi. Kok bisa muncul angka 311? Apakah ada media siluman?” ungkap Rico, Korlap Aksi.
Perbedaan data ini memperkuat kecurigaan bahwa distribusi anggaran publikasi tidak dikelola secara transparan. Para wartawan mendesak DPRD Tubaba segera menggelar rapat dengar pendapat untuk membuka kejelasan penggunaan anggaran.
Aliansi Media Tubaba Bersatu menegaskan akan terus mengawal isu ini. Jika tidak ada tindak lanjut konkret dari Pemkab maupun DPRD, mereka siap melaporkan kasus dugaan penyimpangan anggaran ke aparat penegak hukum.
Aksi ini menjadi penanda bahwa wartawan di Tubaba tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga pengawal transparansi dan akuntabilitas publik. (YP)
